Sep 17, 2019 · Untuk dapat memahami latar belakang diusulkannya revisi UU KPK, ketimbang mengambil informasi dari akun anonim di sosial media, saya lebih ingin memahaminya dari Naskah Akademik rancangan revisi UU KPK yang telah disediakan secara resmi oleh pihak yang mengusulkan dilakukannya revisi UU KPK, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baleg DPR presentasikan draft revisi UU KPK - ANTARA News Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, draft revisi UU KPK ini pada prinsipnya sama dengan yang sudah dipresentasikan pada Oktober 2015 lalu, tapi ada beberapa pasal yang mendapat reaksi dari publik, diperbaiki. Menurut Mariska, kini PDI Perjuangan menyampaikan draft Revisi UU KPK setelah diperbaiki, untuk meminimalisir pro-kontra. Memahami UU KPK Baru yang Penuh Kontroversi - kumparan.com Sep 17, 2019 · Status pegawai KPK sebagai ASN diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 24, Pasal 69B, dan Pasal 69C. Detailnya, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak revisi UU ini berlaku, semua pegawai KPK harus ASN. Dampaknya, pegawai KPK tunduk pada ketentuan UU ASN, sehingga pergantian pegawai terkait dengan eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ... KPK menyatakan bahwa KPK tidak pernah terlibat dalam diskusi revisi UU tersebut. Serangkaian unjuk rasa massal yang dipimpin oleh mahasiswa telah terjadi di kota-kota besar di Indonesia sejak 23 September 2019, untuk menentang revisi UU KPK, serta beberapa UU lainnya termasuk revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). REVISI UNDANG-UNDANG KPK - Penelitian Sosial
Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data HukumOnline.com Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari … Revisi UU KPK Untungkan Koruptor SDA - TuK Indonesia Jika Revisi UU KPK mulai dibahas dan disahkan di DPR maka artinya eksistensi KPK sedang terancam. Secara subtansi naskah Revisi UU KPK yang beredar di publik sangat jelas dan nyata tidak dimaksudkan untuk memperkuat KPK namun justru berupaya menghambat kerja-kerja KPK dan menjadikan KPK menjadi tidak independen. KPK Fana, Korupsi Abadi (2): Pasal-pasal yang Melemahkan KPK
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Sekilas: Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dibentuknya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan). Pembentukan Naskah Akademik ini didasarkan karena pelaksanaan UU Jalan sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat, di Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data HukumOnline.com Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari … Revisi UU KPK Untungkan Koruptor SDA - TuK Indonesia Jika Revisi UU KPK mulai dibahas dan disahkan di DPR maka artinya eksistensi KPK sedang terancam. Secara subtansi naskah Revisi UU KPK yang beredar di publik sangat jelas dan nyata tidak dimaksudkan untuk memperkuat KPK namun justru berupaya menghambat kerja-kerja KPK dan menjadikan KPK menjadi tidak independen. KPK Fana, Korupsi Abadi (2): Pasal-pasal yang Melemahkan KPK
Sep 30, 2019 · Baca Juga: UU KPK Revisi Bisa Jadi Objek Uji Formil di MK . Zico menilai pembentukkan Revisi UU KPK ini mengabaikan prinsip yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang …
18 Sep 2019 Penjelasan UU KPK. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke 18 Sep 2019 "Saya berkali kali baca naskah revisi UU KPK ini yang jumlah halaman sekitar 64 halaman. Dari 64 halaman yang disampaikan oleh DPR 27 Sep 2019 Menurut Fahri, para pihak yang secara terang-terangan menolak revisi UU KPK jadi undang-undang itu tentu memiliki kajian dan naskah 17 Sep 2019 DPR akhirnya menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 25 Sep 2019 "Jadi, jika ada pihak-pihak yang mengatakan revisi UU KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan, 17 Okt 2019 Polemik revisi UU KPK perlahan meredup setelah DPR dan Kalau isi surat dan naskah akademik nampaknya enggak berubah lagi. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.